EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID 19

Kehadiran Wabah Corona Virus Disease-19 telah menciptakan perubahan signifikan terhadap segala lini kehidupan, tidak saja pada aspek yang berhubungan dengan kesehatan publik, namun juga aspek politik ketatanegaraan. Menyikapi situasi darurat nasional tersebut, pemerintah sepakat untuk mengusung agenda transisi terhadap sejumlah kebijakan strategis harus disiapkan, salah satunya yakni penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Intervensi politik ini kemudian melahirkan beberapa dampak yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pelaksanaan pilkada serentak 2020. Maka dari itu, sejumlah analisis terhadap efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 perlu dilakukan guna memperoleh evaluasi dan perbaikan sehingga mampu menghadirkan pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan berkualitas dikemudian hari. Dalam meneliti permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh 2 pendekatan utama, yakni ; (i). Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus mengalami penundaan bebrapkali sebelum akhirnya terlaksana dan diikuti oleh serangkaian aturan kebijakan terkait protokol Kesehatan dan Keselamatan Warga. (ii). Dengan pemberlakuan sejumlah kebijakan protokol kesehatan pada sejumlah aktivitas, Pilkada Serentak 2020 nyatanya belum sepenuhnya berjalan secara efektif dengan diwarnai oleh beberapa pelanggaran, baik Administratif, Pidana maupun etika pemilu disertai upaya penindakannya, serta (iii). Adanya berbagai faktor penghambat dan pendukung terselenggaranya pilkada Serentak 2020. Sehingga secara umum hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 belum efektif karena kondisi pandemic Covid-19 terjadi begitu cepat dan tidak terprediksi, sehingga sulit untuk melakukan peninjauan dan pembuatan aturan baru mengenai penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi. Melalui pengkajian faktor penghambat dan indikator penyebab tidak efektifnya Pilkada serentak 2020 seharusnya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah agar dapat mengantisipasi kejadian-kejadian serupa dikemudian hari.