POLITIK TAMBANG: DAMPAK SOSIAL EKOLOGI PERTAMBANGAN TIMAH LAUT DI KABUPATEN BANGKA SELATAN (2022-2023)

Kebijakan yang diangkat langsung oleh para pemangku kebijkan haruslah bersumber dari kepentingan masyarakat secara umum dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Pengambilan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat meruapakan sebuah bentuk pemanfaatan dari pada elit penguasa dengan kepentingan politik tersendiri maupun kelompok sehingga menimbulkan gejolak-gejolak yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lain maupun dengan elit kekuasaan. Tujuan peneliatian ini adalah untuk melihat dampak sosial dan ekologi yang ditumbuh akibat dari pertambangan timah laut yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan sehingga berujung pada konflik ditengah masyarakat dan lahirnya gerakan-gerakan penolakan didalam masyarakat tersebut. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian ini memiliki hasil yang menunjukan bahwa maraknya pertambangan timah laut dan terdapatnya akses yang diberikan oleh pemerintah melaui perizinan usaha pertambangan (IUP) hingga menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat serta tidak sejalannya elit lokal dan masyarakat berdampak pada hadirnya konflik dan gerakan sosial untuk berupaya menjaga lingkungan yang lestari, dengan adanya patronase dikalangan elit lokal berefek pada upaya intimidasi dan dugaan penyuapan terhadap segelintir anggota kelompok Paguyuban Nelayan Bangka Selatan militansi tidak menyurutkan upaya masyarakat untuk terus menolak kehadiran pengusaha-pengusaha tambang di peraiaran laut Bangka Selatan