Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur

<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mewajibkan pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata serta menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Namun proses ini dimudahkan setelah munculnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata memfokuskan pengurusan izin pariwisata dilakukan dalam satu sistem yakni One Single Submission (OSS). Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kabupaten Belitung Timur beserta hambatan di dalamya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan analisa penelitian secara deskriptif kualitatif. Dengan jenis data dalam hal ini menggunakan data sekunder dan primer. Tenik sampel yang digunakan ialah teknik <em>random sampling </em>yakni pengambilan sampel secara acak untuk melakukan wawancara dengan pelaku usaha pariwisata.</p>