PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BANTUL OLEH KPU KABUPATEN BANTUL

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu yang berlaku universal dan melekat sepanjang hidupnya yang sejatinya merupakan kodrat sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak terkecali termasuk Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewenangan dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak politik warga negara termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan penelitian langsung berdasarkan fenomena yang ada. Penelitian ini diambil dari  hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.Hasil penelitian ini adalah KPU Kabupaten Bantul telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu seperti sosialisasi dan melakukan pendidikan politik serta pemenuhan pembuatan alat penunjang pemilu seperti mencetak surat suara braile serta menampung dan mengimplementasikan aspirasi politik para penyandang disabilitas. Dalam upaya pemenuhan tersebut terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri terkait dengan hak politik disabilitas dalam pemilu, penyandang disabilitas yang sedikit dan tersebar sehingga sulit untuk dijangkau, dan keterbatasan jumlah anggota KPU dalam upaya berkomunikasi kepada penyandang disabilitas serta kendala terkait dengan biaya.Saran untuk KPU Kabupaten Bantul adalah agar dapat memberikan pemahaman terkait dengan hak politik disabilitas secara lebih agar masyarakat lebih memahami bahwa hak politik disabilitas juga perlu untuk diperhatikan terutama dalam pemilu.