TINJAUAN YURIDIS BPJS KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT JUAL-BELI TANAH DALAM INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022

?Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2022 telah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan agar akhirnya dapat menjamin kesejahteraan merata di seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum para pemegang hak milik atas tanah maka diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai salah satu syarat jual beli tanah saat ini, kewajiban kepesertaan BPJS Kesehtan mengakibatkan banyak sekali pro dan kontra yang kemudian muncul di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menetapkan instruksi tersebut, dan adakah hal yang menjadi penghambat dalam penerapannya dengan menggunakan metode yang digunakan berupa penelitian empiris kualitatif. Didapatkan bahwa Pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat jual-beli yaitu yakni pengoptimatalan program JKN sesuai dengan apa yang diatur dalam UU SJSN, dan tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam penerapan karena bagi masyarakat yang belum mempunyai kepesertaan diberikan waktu untuk mengurus pendaftaran dirinya di BPJS Kesehatan kemudian melampirkan dapat bukti telah mendaftar kepesertaan yang telah dibayarkan kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.