PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Peraturan terkait Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam berkaitan dengan pelayanan publik diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tahapan pelayanan serta jenis pelayanan yang bisa di dapatkan oleh masyarakat kaitanya dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul; 2). Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul serta cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan dalam upaya untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian. Bahan hukum primer didapatkan dengan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Gunungkidul, Kantor Kepanewon Wonosari dan Karangmojo. Dalam hal ini melaukan wawancara dengan pegawai yang berkaitan untuk memberikan informasi pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1). Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan luring dan daring dan dilakukan dengan prosedur yang telah di tentukan. 2). Bahwa faktor yang mendorong metode pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul dikarenakan kondisi pandemi serta karena inovasi pelayanan yang mengikuti perkembangan zaman. 3). Bahwa dalam pelayanannya terdapat hambatan yang dialami pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.