PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan PBG terhadap masyarakat berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan faktor penghambatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dilapangan maupun data kepustakaan yang disusun secara sistematis dan disesuaikan berdasarkan permasalahan dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di DPUPKP dan DPMPTSP Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan PBG di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya baik hal ini terbukti ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Perda  Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 6 (enam) indikator dan 3 (tiga) indikator belum sesuai ialah tidak ada kepastian waktu, regulasi dalam perhitungan biaya pelayanan menggunakan regulasi lama dan sarana prasarana pada DPUPKP Kota Yogyakarta kurang memadai. Faktor-faktor penghambat pelayanan perizinan PBG, faktor internal ialah SIMBG belum terintegrasi optimal, regulasi pada retribusi PBG menggunakan regulasi lama, kualitas pegawai yang memenuhi kualifikasi terbatas dan sarana prasarana kurang memadai serta faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kebiasan masyarakat yang selalu menunda dalam membuat perizinan PBG.