STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENURUNKAN ANGKA HUMAN TRAFFICKING DI PERBATASAN INDONESIA (KALIMANTAN BARAT)-MALAYSIA TAHUN 2015-2019STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENURUNKAN ANGKA HUMAN TRAFFICKING DI PERBATASAN INDONESIA (KALIMANTAN BARAT)-MALAYSIA TAHUN 2015-2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human trafficking di perbatasan Indonesia tepatnya Kalimantan Barat dengan Malaysia rentang tahun 2015-2019. Tulisan ini dibuka dengan penjelasan mengenai pengertian dari human trafficking, yang merupakan salah satu bentuk transnational crime. Adapun dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan konsep Human Trafficking dan Kerja sama Internasional. Kemudian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang terkait. Berdasarkan landasan penelitian tersebut menghasilkan jawaban bahwa upaya untuk menangani kejahatan transnasional terutama human trafficking di kedua negara, yaitu Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Malaysia. Salah satu hasil dari kerja sama bilateral tersebut adalah General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo), yang dibantu badan dibawahnya yaitu Kelompok Kerja Sosio Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) untuk menangani masalah kerja sama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia, dan Joint Police Cooperation Committee (JPCC) yang merupakan sebuah forum kerja sama bilateral di bidang keamanan perbatasan antara Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), mengutamakan peran kepolisian dalam menangani berbagai masalah pelanggaran hukum yang terjadi di lintas batas antar negara, salah satu topik utama JPCC adalah masalah perdagangan manusia.