PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA SESUAI UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA

Upah minimum merupakan ukuran yang harus dijadikan pegangan pokok bagi setiap pengusaha/perusahaan terhadap upah pekerja. Namun demikian pelaksanaan ketentuan upah minimum termasuk di Kota Yogyakarta cenderung dilanggar apabila tidak diawasi oleh pemerintah. Untuk itulah perlu pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan teknik pencarian informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku-buku, transkrip-transkrip, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian atau narasumber dan meminta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dilakukan dengan cara monitoring menggunakan aplikasi online dan melakukan bimbingan teknis SUSU. Pengawasan secara berkala juga dilakukan oleh petugas ketenagakerjaan secara manual yakni dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang belum mengisi data secara online.