PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL TWITTER DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT KONSTITUSI

Masifnya perkembangan IPTEK memberikan dampak pada prinsip kebebasan berpendapat serta penyampaian informasi dan sarana komunikasi pada Twitter, sehingga menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berpendapat seperti pencemaran nama baik dan hate speech yang realisasi perlindungan hukum bagi pengguna Twitter belum ada, sehingga membuat beberapa pengguna tidak dapat menggunakan haknya untuk berpendapat melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna Twitter dalam kebebasan berpendapat menurut konstitusi beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum bagi pengguna Twitter dalam kebebasan berpendapat telahdiatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan KUHP, telah dilaksanakan sesuai peraturan, namun pada Twitter secara khusus belum sepenuhnya terealisasi, karena besarnya faktor penghambat yang dimiliki dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna Twitter. Perlu dirumuskan dan diundangkannya peraturan khusus baru mengenai media sosial Twitter yang dilakukan pemerintah pusat dengan pertimbangan DPR.