PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN BANTUL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3APPKB dalam menanggulangi perkawinan anak, dan faktor-faktor penghambat DP3APPKB dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Bantul. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran DP3APPKB dalam menanggulangi perkawinan anak, dan apa saja faktor penghambat DP3APPKB dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Bantul. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji hal-hal yang terjadi dibalik penerapan peraturan perundang-undangan (something behind the law). Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam menanggulangi perkawinan anak, DP3APPKB Kabupaten Bantul melakukan Kapanewon-Kalurahan Layak Anak, komunikasi, Informasi, edukasi (KIE), perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, serta bersama-sama dengan UPTD-PPA untuk melakukan konseling kepada anak yang mengajukan dispensasi nikah, serta melakukan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi pada anak yang melakukan perkawinan. Adapun hambatan DP3APPKB dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Bantul yaitu kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan masyarakat yang tidak kooperatif. Penanggulangan perkawinan anak oleh DP3APPKB belum menunjukan hasil yang maksimal karena angka perkawinan anak di Kabupaten Bantul masih relatif tinggi, belum semua Kapanewon-Kalurahan menjadi Kapanewon-Kalurahan Layak Anak, serta partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak pun belum maksimal,  hal tersebut dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, dan masyarakat yang tidak kooperatif.