Netralitas Aparatur Sipil Negara Perspektif Budaya Melayu Dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018

<p><span xss=removed><span xss=removed>Kontestasi pemilihan kepala daerah telah menimbulkan berbagai persoalan terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di ranah publik. Berbagai jenis regulasi terbukti tidak mampu menjaga prinsip netralitas secara komprehensif. Untuk itu, perlu ditanamkan karakter birokrasi yang didukung oleh nilai-nilai lokal agar Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan alternatif dari perspektif budaya terhadap ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengeksplorasi berbagai fenomena ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam Pemiliahn Gubernur Riau 2018. Analisis data dilakukan melalui software Nvivo 12 Plus yang bersumber dari konten media berita online dan wawancara dengan tokoh Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan media berita online dan hasil wawancara yang telah dianalisis dengan Nvivo 12 Plus ada beberapa penyebab yang mempengaruhi terjadinya ketidaknetralan ASN dalam pemilihan gubernur Riau yaitu didominasi oleh faktor kedekatan personal (21.74%), diikuti relasi primordial (20.29%), ketidakpedulian masyarakat (18.84%), lemahnya penegakan hukum (11.59%), ambiguitas regulasi (11.59%), ketidakpemahaman pada regulasi (8.70%), dan adanya ambisi jabatan (7.25%). Kemudian, ada beberapa dampak yang terjadi akibat ketidaknetralan tersebut yaitu adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan publik (56.1%) dan adanya hambatan dalam jenjang karier ASN (43.9%). Dari tiap-tiap dampak yang terjadi terlihat bahwa dampak yang paling besar terjadi didominasi oleh adanya dampak pada diskriminasi pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk meminimalisir berbagai faktor pelanggaran serta mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi, penanaman prinsip yang diajarkan oleh budaya melayu seperti keadilan, keberanian, rasa malu, kerja keras, rela berkorban, dan juga kejujuran menjadi sangat vital agar aparatur sipil negara (ASN) memiliki suatu pedoman khusus dalam meningkatkan karakter profesionalitasnya ketika menghadapi berbagai problematika politik dalam pemilihan umum kepala daerah.</span></span></p>