KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.544/PDT.G/2014/PN.JKT SEL)

Kemajuan teknologi di era modern sekarang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah dalam proses pembuktian di persidangan, yaitu terdapat perluasan alat bukti berupa alat bukti elektronik. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 544/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel. Analisis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian normatif. Data penelitian didapat dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mengamati, dan melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang di dapat, kemudian disusun secara sistematis sesuai penggolongannya. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kontrak elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila sudah sesuai dengan ketentuan alat bukti yang di atur dalam undang-undang dan perjanjian yang ada di dalamnya sudah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.