ANALISIS YURIDIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK DICATATKAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 62/PDT.P/2016/PA.JB

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala macam perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus lah tercatat di negara. Namun faktanya masih banyak warga negara melangsungkan perkawinan siri/perkawinan yang tidak dicatatkan dikarenakan pemenuhan syarat dokumen yang dirasa sulit terlebih bagi mereka para WNI yang akan menikah dengan WNA. Seperti yang terjadi pada kasus di Jakarta Barat dengan nomor 62/PDT.P/2016/PA.JB dimana perkawinan yang dilakukan oleh pengungsi dari Palestina dengan Warga Negara Indonesia dan hakim pun mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian yaitu putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji berdasarkan hasil studi kepustakaan dengan mengkaji hukum dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada yakni pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.