IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA 30% KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS: PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN))

Keterwakilan perempuan merupakan bentuk affirmative action yang bertujuan untuk mencegah dominasi gender dalam politik. Namun implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman oleh Partai Politik belum berjalan secara maksimal. Partai politik peserta pemilu Sleman 2019 telah memenuhi syarat minimal kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, terdapat partai yang memiliki keterwakilan perempuan  di DPRD Sleman, salah satunya yaitu PDIP dan PAN sebagai partai yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan factor-faktor yang memengaruhi kebijakan kuota 30% keterwakilan politik pada Pemilu 2019 di PDIP dan PAN Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (Observasi, Dokumentasi dan Wawancara). Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di PDIP telah terlaksana dengan baik, sementara untuk PAN belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini yaitu strategi partai, pola kampanye, prinsip partai dan dukungan keluarga. Sementara itu, faktor penghambat antara lain kurangnya kesadaran dari perempuan, keterbatasan waktu perempuan, pandangan masyarakat dan faktor pendanaan.