URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG KHUSUS ANTI KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi untuk dibentuknya sebuah Undang-Undang Anti Kejahatan Perundungan yang bersifat lex specialist. Hal ini didasari pada angka kasus perundungan di Indonesia yang masih terbilang cukup tinggi. Selain itu hingga saat ini pelaku kejahatan perundungan hanya dapat dikenai sanksi pidana dengan menggunakan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan perundungan. Belum ada dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur secara komprehensif mengenai kejahatan perundungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengambil data-data berdasarkan data primer dan sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan, serta wawancara dari narasumber yang berkompeten. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki produk hukum yang dapat menjerat pelaku perundungan, sebagaimana yang telah diatur di KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur secara komprehensif tentang anti kejahatan perundungan. Selain itu banyak lembaga lintas sektoral yang belum terintegrasi yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menangani kasus perundungan. Lembaga tersebut diantaranya adalah kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM, Kementerian Pendidikan, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan Undang-undang Khusus Anti Kejahatan Perundungan yang bersifat lex specialist yang mengatur Kejahatan Perundungan secara komprehensif dan terintegrasi.