TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah berkembang sangat cepat dan pesat, yang mana dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Disamping hal tersebut teknologi telah sangat banyak memberikan kemudahan dalam hal ini terdapat dampak negatif pula terhadap perkembangan teknologi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perspektif dan konsep ideal terhadap kebebasan berpendapat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum tata negara. Pasal dalam UU ITE, yakni pasal 27 secara eksplisit mengatur tindakan dan perilaku yang dapat terjadi di ruang digital, seperti ujaran kebencian, kabar bohong, atau pencemaran nama baik. Lahirnya UU ITE yang awalnya diharapkan dapat memayungi kejahatan digital. Namun ternyata Undang-Undang tersebut masih memiliki kendala yuridis dan kendala dalam penanganannya. Karena itu perlunya UU ITE direvisi kembali agar tidak ada lagi yang dirugikan oleh pasal-pasal yang termuat didalam UU ini, sehingga dapat tercipta suatu tujuan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum.