OPEN GOVERNMENT DI INDONESIA: STUDI KASUS 34 PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana open government dilihat dari beberapa perspektif yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (analisis statistik data). Penelitian kuantitatif adalah metode yang menekankan pengukuran objektif dan analisis statistik, matematis, atau numerik dari data yang dikumpulkan melalui jajak pendapat, kuesioner, dan survei atau dengan memanipulasi data statistik yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan teknik komputasi. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa adaptasi teknologi dalam dunia pemerintahan merupakan alat bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari website penilaian yang dilakukan pada platform resmi 34 provinsi pada tahun 2022. Kajian ini membutuhkan data sekunder dari laporan tahunan kementerian dan lembaga pemerintah untuk menilai open government. Berdasarkan temuan dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa open government di Indonesia masih bersifat parsial dan jarang. Uji korelasi dan koefisien menunjukkan kemampuan faktor-faktor independen yang mempengaruhi faktor-faktor dependen dalam implementasi open government. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi, pembangunan manusia, dan TIK merupakan faktor dominan yang mendorong keterbukaan pemerintah Indonesia; Jika ketiga hal tersebut tidak diperbaiki akan mempengaruhi indeks open government di Indonesia karena menurut konsep adopsi teknologi, faktor sumber daya yang mendorong penggunaan ICT adalah jika sumber daya manusia yang terampil akan menciptakan pemerintahan yang modern. Faktor lain yang dapat mendorong open government adalah kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia untuk mengintegrasikan informasi. Setiap indeks penilaian dari 33 pemerintah provinsi di Indonesia baik dan mempengaruhi open government.