PERAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF CHILDREN'S BEST INTEREST: STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Dispensasi nikah pada dasarnya sebuah penyimpangan dari adanya batasan usia minimal nikah yakni usia 19 tahun. Pedoman dan paradigma penanganan perkara permohonan dispensasi nikah di peradilan mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak guna melindungi hak anak dengan melimitasi alasan pengajuan dispensasi nikah. UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pedoman bahwa pengajuan dispensasi nikah karena adanya alasan mendesak dengan disertai bukti cukup. Namun fenomena pernikahan dini masih menunjukkan angka yang tinggi. Peran hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah sangat menentukan khususnya dalam mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian hukum normatif-empiris. Adapun sumber datanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama yang merupakan bahan hukum primer. Sumber skundernya berupa jurnal dan artikel. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil dalam kajian ini bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Wonosari secara umum sudah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dari adanya upaya mendengarkan pendapat anak, pendampingan psikologis bagi anak, dan pelibatan orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak. Walaupun tidak semua pertimbangan hakim memperhatikan aspek tersebut secara menyeluruh.