COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN BATIK TRUSMI DI KABUPATEN CIREBON

Era globalisasi budaya diharapkan mampu beradaptasi agar terus bertahan. salah satunya batik yang merupakan warisan budaya yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. batik yang merupakan warisan budaya Indonesia diperlukannya kesadaran untuk menjaga serta melestarikan keaslian budaya. Industri batik di Kabupaten Cirebon mengalami beberapa masalah dari segi penjualan serta pemasaran, hingga kesadaran akan penggunaan batik yang patut ditanamkan. berkaitan dengan hal tersebut dilakukannya kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Cirebon menjadi hal yang penting dengan menggunakan konsep Collaborative Governance.metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. selanjutnya dalam hal menggunakan teknik analisis data yaitu penulis menggunakan langkah-langkah dengan pengumpulan data, reduksi data, enyajian data dan penarikan kesimpulan.hasil penelitian menunjukan bahwa adanya inisiatif yang dilakukan actor collaborative governance dalam melestarikan batik trusmi di kabupaten cirebon yang mana beberapa kegiatan pembinaan dilakukan oleh peemrintah desa yang diberikan kepada pelaku usaha dan pengrajin seperti pelatihan cara pemasaran yang baik dan pelatihan packaging yang menarik minta para konsumen. sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa trusmi dalam hal penggunaan batik yang ramah lingkungan memiliki tujuan agar kain batik trusmi semakin beragam motifnya dan meminimalisir kerusakan lingkungan. pada perayaan festival batik trusmi dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan sebagai upaya untuk melestarikan warisan leluhur dan memperkenalkan kepada generasi muda serta memperkenalkan icon kota cirebon sebagai kota batik trusmi. adanya sanggar batik di kawasan batik trusmi bertujuan untuk melestarikan budaya dan sebagai tempat untuk melestarikan seni membatik dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar dan pengunjung yang datang kekawasan tersebut untuk mempelajari seni membatik. berdasarkan hasil analisis di lapangan peran setiap actor sudah dijalani masing-masing jika mengacu pada konsep collaborative governance, meskipun perlunya ditingkatkan lagi keselarasan yang ada dalam sebuah kebijakan sebagai bentuk kerjasama.saran yang diberikan peneliti diharapkan keselarasan setiap actor yang ada dalam setiap kerjasama agar terciptanya collaborative governance yang baik. karena dalam segi pembuangan limbah batik trusmi perlunya diadakan sosialisasi untuk pengrajin batik bukan hanya pengawasan saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa, karena pembungan limbah batik yang sembarangan mengakibatkan rusaknya sungai dan kesehatan untuk masyarakat.