GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROYEK JALAN TOL CIMANGGIS-CIBITUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 65/PDT.G/2019/PN.CBI)

Perbuatan Melawan Hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sengketa tanah juga kerap terjadi walaupun peraturan mengenai tanah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sengketa tanah yang kerap terjadi ialah untuk pembangunan kepentingan umum yang dimana tanah milik masyarakat ingin digunakan untuk pembangunan dan tanahnya diganti dengan ganti kerugian dengan besaran tarif yang ditentukan oleh Penilai Publik, dengan banyaknya sengketa tanah karena pembangunan untuk kepentingan umum menarik penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian suatu sengketa tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa pertimbangan hakim dalam menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum? Dan 2. Apa sanksi yang dibebankan kepada tergugat akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum?, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penulisan hukum normatif dengan teknik analisis data Preskriptif. Hasil penelitian diketahui jika hakim menyatakan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya hak atas tanah yang diakui oleh salah satu pihak perkara yang mana melanggar hak subjektif orang lain karena mengakui tanah yang bukan miliknya. Maka dapat disimpulkan jika salah satu pihak dalam perkara melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar uang ganti kerugian dan mengakui hak subjektif orang lain.