IVAN NAZID SETYAWAN (2023) EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 19/G/2019/PTUN.SMG). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (575kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (38kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (109kB)
Bab I.pdf
Download (160kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (231kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (99kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (218kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (15kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (156kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (520kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (591kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya pembatalan Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS atas nama Rolley Risztyo Priyono S.Si.Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara yuridis alasan Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum formil dan materiil PTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan (literature research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan terkait dan Putusan PTUN Semarang. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan narasumber, buku-buku ilmiah, jurnal dan artikel ilmiah terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa karena Surat Keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum formil dan materiil PTUN dengan hasil putusan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah cacat prosedur dalam penerbitannya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Judgment Examination, Administrative Court, Personnel Disputes |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 21 Sep 2023 02:18 |
Last Modified: | 21 Sep 2023 02:18 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/40277 |