PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIKSEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAMMENJALANKAN PEMERINTAHAN

Indonesia masih memiliki masalah korupsi yang serius yang harus ditangani dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan efektif. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan untuk memerangi korupsi di dalam pemerintahan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian normatif yang menggunakan pendekatan berbasis masalah yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang lebih menitikberatkan pada penelaahan secara menyeluruh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan terkait penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara umum merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi dalam kegiatan pemerintahan. Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas adalah beberapa asas yang menjadi fokus penelitian ini. Kesimpulannya, penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara luas sangat membantu upaya pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan (AAUPB). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang menyeluruh dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan kegiatan atau kasus korupsi ingin dihindari.