ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SOSIALISASI PANCASILA DI INDONESIA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang terbentuk - berdasarkan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP). Kedua lembaga negara mempunyai orientasi kerja yang sama, yaitu berkenaan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itulah perlu adanya pemahaman yang fokus terhadap arah kerja kedua lembaga negara ini yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. hal ini didasarkan agar tidak adanya tumpang tindih dan konfrontasi kewenangan dan fungsi dari kedua lembaga negara ini. penelitian yang dilakukan penulis tentunya untuk lebih mengetahui terkait dengan perbandingan kewenangan antara kedua lembaga negara ini terhadap ideologi Pancasila. sebagaimana telah dikemukakan sebelum bahwa penelitian ini bertujuan agar memberikan penjelasan terkait dengan perbandingan kewenangan antara kedua lembaga negara ini terhadap ideologi Pancasila. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Di mana dalam penelitian ini penulis mencoba membandingkan antara dasar hukum kedua lembaga negara ini, diantaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3), dan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis memberikan penjelasan bahwa adanya persamaan dan bahkan perbedaan orientasi kewenangan antara kedua lembaga negara ini terhadap ideologi Pancasila. Oleh karena itulah, penulis berkesimpulan bahwa orientasi kewenangan MPR terhadap ideologi Pancasila adalah memberikan pemahaman kepada segenap masyarakat terkait pentingnya 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan bernegara, sementara itu, BPIP mempunyai orientasi kewenangan untuk melakukan kajian hingga pembinaan terhadap masyarakat guna memahami ideologi Pancasila secara mendalam. Dengan jelasnya aturan hukum yang dimiliki kedua lembaga negara ini, maka sangat disarankan bahkan diharapkan agar kedua lembaga negara ini tidak terjadi kesalah pahaman atau sengketa kewenangan berkaitan dengan ideologi Pancasila.