LEGAL FRAMEWORKS ON PERSONAL DATA PROTECTION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia. Kajian hukum normatif ini menggunakan pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil kajian berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia (PDPA) sebanyak 16 bab dan 76 pasal yang digariskan dengan 15 susunan. PDPA Malaysia terdiri dari 146 rincian dengan 11 bagian. Kerangka hukum Indonesia saat ini memiliki PDPA yang komprehensif untuk berbagai sektor dibandingkan dengan Malaysia. PDPA Malaysia berkonsentrasi pada pemrosesan data pribadi untuk transaksi komersial yang kemudian menghasilkan cakupan konteks yang terbatas. Kemiripan perbuatan tersebut terkait dengan prinsip perlindungan data pribadi, perlindungan data pribadi pengontrol dan pengolah, hak atas data subjek, dan sanksi. Sedangkan perbedaannya adalah ruang lingkup PDPA, definisi tipe data pribadi, petugas perlindungan data, pemberitahuan pelanggaran data, penilaian dampak perlindungan data, dan pengontrol mekanisme transfer data. Rekomendasi dari studi ini adalah pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membentuk Petugas Perlindungan Data sebagai lembaga khusus yang independen dan membuat pedoman hukum untuk memfasilitasi implementasi PDPA. PDPA Malaysia harus direvisi dan diperbaiki untuk memperluas definisi dan konteksnya.