UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Pemilihan umum (pemilu) secara langsung sangat dinantikan olehmasyarakat setelah 24 tahun reformasi karena untuk menilai kinerja parta politikselama lima tahun sebelumnya dan merupakan proses transisi kekuasaan. Begitujuga dengan Pemilu 2024 yang saat ini baru pada tahap Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang dimulai hari Jumat, 29 Juli 2022 hinggaSelasa, 13 Desember 2022. Proses verifikasi Partai Politik dilakukan untukmembuat institusi Partai Politik lebih profesional dalam pengelolaannya danuntuk memastikan bahwa partai politik, baik yang baru maupun yang sudahlamaberpartisipasi dalam pemilu, siap dan memenuhi persyaratan. Jika tahapanpendaftaran dan verifikasi ini berjalan dengan baik, tahapan selanjutnya jugadiharapkan berjalan dengan baik. Selain itu, verifikasi tersebut dapat membantumencegah dan mengurangi pelanggaran tindak pidana pemilu, yang dapat mengurangi kejujuran dan kelancaran pemilu tahun 2024. Menggunakan metodepenelitian normatif dan empiris dengan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis hubungan antara pendaftaran dan verifikasi partai politikdanupaya pencegahan pelanggaran pidana pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwadengan adanya verifikasi calon peserta partai politik dapat membantu masyarakat sebagai pemilih untukmendapatkan pejabat publik yang kredibel dan berkualitas. Namun ketentuan dan metode verifikasi dapat memunculkan potensi tindakpidana pemilu dan malapraktik pemilu. Sehingga KPU dan Bawaslu harus tegasdan bebas dari intervensi yang dapat merusak kualitas pemilu dan demokrasi. Masyarakat juga turut berperan dalam mengawasi dan memberikan aspirasi agar peraturan tentang pemilu tidak mencederai semangat untuk mewujudkan pemiluyang berintegritas.