PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana menjadi suatu hal krusial yang perlu diwujudkan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga perlindungan hukum terhadap narapidana terkait hak asasi manusia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah terlaksana dengan baik seperti pada hak remisi atau hak kunjungan. Faktor penghambat seperti fasilitas yang belum lengkap dan permasalahan overcapacity memang menimbulkan kendala, namun dengan adanya faktor pendukung seperti adanya peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak narapidana dan perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan mitra menjadikan prosedur pembinaan terhadap narapidana seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian terlaksana dengan baik.