YUDI SETIAWAN (2023) TELAAH KRITIS KEBIJAKAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI ASAS ECONOMIC ANALISYS OF LAW. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (528kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (318kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (288kB)
Bab I.pdf
Download (669kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (300kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (273kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (418kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (8kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (298kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (352kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Pada saat ini, virus corona merupakan hal yang sangat banyak dibahas dan dikaji dalam dunia penelitian dan akademis. Namun, mewajibkan vaksinasi dengan ancaman sanksi dianggap sebagai hal yang merugikan dari perseptif hak asasi manusia. Hal ini menjadi faktor terjadinya pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena, kebijakan yang dikeluarkan dengan waktu yang singkat sehingga ini menimbulkan pro dan kontra dilingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan wajib vaksinasi yang dikeluarkan pemerintah ditinjau dari prinsip utilitas dalam asas economic analysis of law dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan Kualitatif dicoba digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan aturan wajib vaksinasi tentu merupakan hal yang tepat untuk keadaan darurat, sehingga dengan adnaya kebijakan ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. dilihat dari prinsip utilitas tentu hal tersebut merupakan hal memberikan manfaat baik bagi kehidupan masyarakat untuk menekan angka penyebaran COVID-19, hanya saja kebijakan yang muncul dan disahkan dengan tiba-tiba dan memberikan dampak kontradiktif kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan keadaan ditengah masyarakat untuk penerapan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti penyelewengan dana COVID-19. Dengan adanya pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang tepat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Covid-19, Vaccination, The Principle of Economic analysis of law |
Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Hukum S2 |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 06 Nov 2023 05:59 |
Last Modified: | 06 Nov 2023 05:59 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/40618 |