STATUS TANAH ADAT GRANT SULTAN KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA YANG DIALIHFUNGSIKAN UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

<p>Pengesahan Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960 pada bulan September 1960 menyebabkan perubahan besar terhadap Undang-Undang Pertanahan Indonesia termasuk Kalimantan Timur, tetapi ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Pertanahan yang terdahulu dihapuskan begitu saja. Nyatanya, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum lama maupun hukum adat. Namun demikian, Sebagian masyarakat tetap menerapkan hukum adat yang tidak merugikan kepentingan Nasional dan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui Status Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan hilangnya status hukum tanah adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan dianalisis secara Kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menyatakan bahwa lahan yang menjadi lokasi dari ibu kota negara merupakan tanah milik negara dengan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang mana Tanah Bekas Kerajaan atau Bekas Swapraja menjadi hak milik negara dan status tanah adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadi hilang.</p>