DETERMINAN INTENSI MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN DUKUNGAN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL)

Penelitian ini bertujian untuk memberikan bukti empiris serta menganalisis pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran, personal cost, sikap, persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing dengan perlindungan hukum dan dukungan organisasi sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini adalah pegaawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan purposive sampling. Responden yang ditetliti sebanyak 130. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data prime dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Terdapat delapan penurunan hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis ini menggunakan alat analisis SEM-PLS dengan apliaksi SmartPLS v.4.0.Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat keseriusan pelanggaran, sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing. Sedangkan personal Cost tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Kemudian perlindungan hukum tidak memperkuat pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran, personal cost terhadap niat whistleblowing. Serta persepsi dukungan organisasi memperkuat pengaruh sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing.