INDEPENDENSI MEDIA LOKAL DI YOGYAKARTA DALAM PEMBERITAAN KONFLIK AGRARIA TANAH KAS DESA DIY (ANALISIS FRAMING KEDAULATAN RAKYAT DAN HARIAN JOGJA)

Tanah Kas Desa (TKD) sebagai bagian dari tanah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaran pemerintah desa di DIY kembali mendapat perhatian setelah munculnya laporan investigasi kolaborasi beberapa media nasional yang mengungkap beberapa kejanggalan dalam regulasi TKD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Independensi media Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja serta framing yang ditampilkan terhadap pemberitaan konflik agraria TKD di DIY. Penelitian ini menggunanakan pendekatan kualitatif dengan teori analisis framing Robert N Entman. Teknik pengambilan data dengan obsevasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja cenderung mendukung pihak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pemberitaan mengenai konflik agraria TKD di DIY. Kedua media tersebut memandang bahwa TKD merupakan kepemilikan Sultan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan yang berlaku. Dalam pemberitaannya, KR dan Harjo tampak berhati-hati dan tidak menyajikan berita yang bersifat kritis terhadap pemerintah DIY seperti yang diberitakan oleh tim investigasi media nasional. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan dua media besar tersebut, KR mengaku menjalankan prinsip independensi dan tidak mendapatkan intervensi dari siapapun dan dari pihak manapun. Sebaliknya, Harian Jogja mengaku tidak independen memberitakan kasus TKD karena Harian Jogja merupakan media milik Kasultanan sehingga tidak mungkin membuat berita yang menyerang Keraton.