FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI IMPLIKASI ADANYA PANDEMI COVID � 19 (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG GOMBONG)

Terdapat pembelaan bagi debitur jika dirinya tidak dapat memenuhi prestasi perjanjian dengan mengajukan alasan keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi. Namun, hal ini harus dibuktikan dengan fakta bahwa ada perubahan yang signifikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang Penulis gunakan diperoleh dari 2 (dua) sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam melakukan proses analisis data, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan kredit pada masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Pasal 1244 jo 1245 KUH Perdata, peristiwa pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai force majeure yang sifatnya relatif, sehingga pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan berlakunya force majeure pada perjanjian kredit perbankan. Penerapan force majeure pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gombong yaitu dengan melakukan restrukturisasi perjanjian kredit antara Bank BRI dengan Nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya atas dampak dari penyebaran wabah pandemi Covid-19.