PEMULIHAN DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Bencana alam dapat terjadi setiap saat, terlebih di Indonesia dimana yang wilayahnya berada pada daerah Cincin Api Pasifik (Ring of fire). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus bencana yang terjadi di Indoneisa salah satunya yang terjadi di Pulau Lombok Pada Tahun 2018. Dari beberapa wilayah di Pulau Lombok yang terdampak gempa, Lombok Utara merupakan wilayah yang paling terdampak. Melihat penjabaran di atas, masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan juga campur tangan pemerintah dalam memulihkan suatu wilayah dari bencana. Dengan itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemulihan Gempa yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Lombok Utara.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulannya dengan teknik wawncara dan dokumentasi yang menghasilkan dua jenis data yaitu premier dan sekunder yang saling mendukung untuk melengkapi hasil dan pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Adiyoso.w (2018) yang terdiri dari 6 aspek yaitu Kemanusiaan, perumahan, infrastruktur dan pembangunan, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. terdiri dari 6 aspek dasar dalam pemulihan yang dikemukakanHasil dari penelitian ini adalah dari ke enam (6) aspek ini, pemulihan aspek ekonomi menjadi yang tercepat dan terlancar, dimana kerjasama pemerintah dan masyarakat juga berjalan cukup baik dalam pelaksanaannya. Aspek terburuk dalam pemulihan ini adalah aspek perumahan, ini di ukur dari waktu pengerjaan dan hambatan dalam pelaksanaannya, bahkan di tahun 2023 ini masih ada data RTG (Rumah Tahan Gempa) yang tidak teratasi. Kemudian aspek yang paling sedikit terpengaruh akibat gempa adalah aspek sosial, dimana kondisi sosial masyarakat tidak berubah pasca gempa, sehingga pemulihannya dapat berjalan sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah. Terkait aspek Kemanusiaan, infrastruktur, dan lintas sektor, semuanya berjalan cukup baik meskipun terdapat hambatan, namun tidak terlalu berpengaruh pada waktu pelaksanaan dan target pelaksanaan.Saran yang diberikan adalah perlu ditingkatkannya efisiensi dalam pelaksanaan pemulihan, dimana dalam menunjang efisiensi, diperlukan kecepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan pemulihan. dalam beberapa kegiatan masih terdapat keterlambatan, hal itu berkaitan langsung dengan SDM pelaksananya yang perlu ditingkatkan sehingga dapat menangani masalah-masalah di lapangan dengan cepat. Selain itu diperlukan juga evaluasi khusus dan kejelasan terkait RTG yang belum diatasi.