Dian Mustika Intan (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (695kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (188kB)
Bab I.pdf
Download (410kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (427kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (287kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (183kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (400kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (651kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
Abstract
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kawasan sehat bebas asap rokok menerbitlkan sebuah Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok. Sejak diterbitkan peraturan tersebut terlihat beberapa upaya penerapan peraturan seperti, memasang tanda dilarang merokok pada beberapa kriteria kawasan sehat bebas asap rokok. Tetapi pada kenyataanya masih ditemukan aktivitas merokok pada kawasan tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut perlu dilakukan evaluasi kembali. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dalam penerapan kawasan sehat bebas asap rokok di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yand digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kawasan sehat bebas asap rokok Kabupaten Bantul terdapat 6 kriteria yang konsisten menerapkan kawasan sehat bebas asap rokok dari 9 kriteria tempat yang seharusnya menjadi kriteria kawasan sehat bebas asap rokok. Belum konsistennya penerapan kawasan sehat bebas asap rokok di semua kriteria terjadi karena sulitnya mengoptimalkan peraturan tersebut menjadi tantangan dalam penerapan kawasan sehat bebas asap rokok. Selain itu, sulitnya merubah pola perilaku masyarakat yang telah menjadi kebiasaan untuk merokok di sembarang tempat, hingga abai dengan segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan lembaga lainnya yang berperan. Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dalam menertibkan peraturan tersebut hingga saat ini menjadikan pola perilaku masyarakat tidak mengalami perubahan. Diharapkan penegak hukum seperti Satpol PP mampu berpartisipasi dalam menjalankan tugas menertibkan kawasan sehat bebas asap rokok.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 02:15 |
Last Modified: | 17 Dec 2021 02:15 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4120 |