KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGHADAPI TRADISI MAHAR

Sampai dengan saat ini tradisi mahar masih dipraktekan secara luas di masyarakat India. Dalam tradisi ini, hal yang memberatkan terletak pada mahar yang harus dibayar pihak keluarga mempelai wanita, mahar yang diminta kepada keluarga mempelai wanita antara lain uang sekitar 32.000 rupee dan properti contohnya rumah dan mobil. Jika tidak terealisasikan dapat memicu perlakuan kekerasan terhadap mempelai wanita. Total korban kekerasan pada tahun 2013-2016 mennyentuh angka 10.000 di India. Maka dari itu, dibutuhkannya langkah yang benar untuk menyikapi tradisi ini. Penelitian ini memilik tujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah India dalam menyikapi tradisi mahar. Kerangka teoriyang digunakan adalah metode model sistem politik untuk mengetahui hasil penelitian. Dalam meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis masalah dengan pengumpulan data dari sumber data seperti buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan membuat undang-undang yang mengikat rakyatnya dan bekerja sama dengan UN Women dalam menyikapi tradisi mas kawin. UN Women adalah organisasi internasional di bawah PBB yang mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan wanita. Mandat UN Women berasal dari Konvensi 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menetapkan hak-hak universal dan tidak dapat dicabut yang berlaku untuk setiap perempuan.