ADAPTIVE POLICY DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK : STUDI KASUS MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan yang adaptif dalam penerapan MPP di Kota Yogyakarta. Kebijakan yang adaptif dapat terwujud apabila didukung oleh tiga kemampuan, diantaranya thinking ahead kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi ketidakpastian kondisi di masa depan, thingking again yakni kemampuan menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada untuk didesain ulang agar mencapai hasil yang lebih baik dan thinking across yakni kemampuan untuk belajar dari praktik pihak lain sehingga akan muncul ide-ide baru yang dapat diterapkan pada kondisi internal. Ketiga kemampuan ini harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kebijakan adaptif serta strategi dalam mengimplementasikan MPP. Sehingga akan terjadi proses adaptasi, pembelajaran dan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan sesuai perubahan lingkungan.Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam memudahkan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dianggap memudahkan penelitian ini dalam mengeksplor lebih dalam penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta sebagai studi kasus nya.Hasil penelitian menunjukan pertama, kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam mengadaptasi kebijakan MPP melalui proses pengintegrasian layanan yang dapat diakses di JSS. Kedua, DPMPTSP Kota Yogyakarta melakukan penambahan jenis layanan dan loket dilakukan sebagai upaya merespon permasalahan kendala terbatasnya jenis layanan di MPP. Ketiga, kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam mengadopsi kebijakan MPP adalah dengan mencontohi penerapan MPP MPP di Kota Badung, Bali dan MPP di Kota Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut dilihat dari aspek petugas MPP yang memiliki kompetensi dalam bertugas, website yang informatif, sarana dan prasarana yang memadai, jumlah layanan dan loket yang tersedia dan penerapan digitalisasi sebagai percepatan layanan yang sudah masif dilakukan.Secara praktik saran kebijakan dalam penelitian ini adalah upaya digitalisasi yang telah dilakukan dalam mempermudah dan mempecepat layanan sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali secara statistik kemampuan masyarakat yang dapat mengoperasionalkan pelayanan secara digital. Sehingga inovasi kebijakan berbasis digital ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.