PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 DI PROVINSI YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa adalah kota pelajar sekaligus kota wisata, tak sedikit yang berkunjung merupakan warga negara asing. Pada kenyataannya terdapat warga negara asing yang berkunjung ke Yogyakarta tetapi tujuannya tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dapat dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro keadilan keimigrasian. Berdasarkan data layanan dan penegakan hukum keimigrasian tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memberikan penindakan kepada 163 orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan izin tinggal dilakukan dengan cara preventif dan represif. Adapun kendala yang dirasakan adalah kurangnya jumlah PPNS, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana berjalannya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian serta kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menegakkan hukum penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.