KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA - AUSTRALIA DALAM SENGKETA TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT.

Penelitian ini membahas tentang Indonesia dalam menyikapi kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia terhadap produk tembakau Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon dan kebijakan Indonesia terkait kebijakan Australia dalam plan packaging. Pemerintah Australia telah mengeluarkan kebijakan baru dalam sistem perdagangan internasional dengan memberlakukan Undang-Undang Tobacco Plain Packaging 2011 yang mana kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang negatif untuk berlangsungnya ekspor di bidang tembakau khusus nya di Indonesia. Kebijakan yang di berlakukan oleh Australia terkait kemasan polos ini memang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat di Australia akan tetapi oleh pihak Indonesia kebijakan tersebut tidak memiliki bukti yang ilmiah dan kebijakan tersebut telah melanggar beberapa kebijakan yang ada di Word Trade Organization (WTO), yaitu pernjanjian Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Technical Barrier to Trade (TBT) karena dalam isi kebijakan tersebut adanya pelarangan merek dagang dan logo pada kemasan produk tembakau atau produk rokok yang dipasarkan di Australia. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan mencari win-win solution akan tetapi kebijakan tersebut tidak berhasil dan berimbas pada Indonesia yang menggugat di WTO. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencari penelitian terdahulu dan artikel terkait. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional yang sangat umum digunakan dalam membahas politik internasional, serta menggunakan konsep Diplomasi.