SOFT DIPLOMACY INDONESIA MENYIKAPI ANCAMAN KEAMANAN OLEH PENGARUH KLAIM TIONGKOK DI WILAYAH NINE-DASHED LINE TAHUN 2012-2017

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi konflik persengketaan yang dipicu oleh deklarasi klaim sepihak Tiongkok di area kepulauan Natuna dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, konsep soft diplomacy, serta teori peran. Adapun diskursus tentang konflik Laut Natuna Utara ini berkaitan erat dengan persoalan kendali atas keutuhan wilayah kedaulatan yang telah ditegaskan dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Namun, selama proses penerapan kebijakan sesuai hukum internasional, seringkali muncul berbagai ketidaksesuaian yang lantas mempengaruhi perspektif para pihak yang bersengketa. Letak geografis Indonesia dengan negara-negara yang bersengketa juga menjadi faktor kuat keterlibatan Indonesia sehingga dinamika konflik tersebut telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan dan strategi Indonesia khususnya terhadap ASEAN dalam mengkonsolidasikan pendekatan kolektif untuk menghadapi gejolak konflik kepentingan di kawasan ini. Mekanisme shuttle diplomacy diperankan oleh Menteri Luar Negeri selaku mediator konflik, dalam hal ini Indonesia melakukan misi diplomatik dan memfasilitasi berbagai agenda kerjasama sebagai instrumen untuk memperkuat perspektif serta tujuan akan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban di Laut Natuna Utara.