PENATAAN CHECK AND BALANCES ANTARA DPR DAN DPD DALAM PROSES LEGISLASI NASIONAL

Pada penelitian ini berfokus pada penataan check and balances antara DPR dan DPD dalam proses legislasi nasional. Penelitian ini memiliki urgensi sendiri untuk memperbaiki proses legislasi di Indonesia sehingga proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dapat berjalan sesuai dengan prinsip check and balances antara kedua lembaga perwakilan. Dengan melihat adanya limitasi yang dimiliki oleh DPD dalam proses legislasi membuat kewenangan antara DPR dan DPD tidaklah berimbang. DPR pada saat ini masih menjadi superior dalam proses legislasi sehingga harus adanya optimalisasi kewenangan yang dimiliki oleh DPD agar keduanya memiliki kewenangan yang sama dalam proses legislasi (tidak ada yang superior maupun inferior). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan yaitu penulusuran bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari segi perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan DPD dapat memiliki kewenangan yang lebih untuk menutupi kewenangan yang masih limitatif pada saat ini terutama kewenangan dalam proses legislasi. Bentuk inovasi penataan check and balances antara DPR dan DPD yang dapat diimplementasikan berupa penerapan sistem strong bikameralism, penguatan DPD melalui peraturan perundang-undangan, maupun dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945.