THE PRACTICE OF MULTIPLE POSITIONS BY PUBLIC OFFICIALS IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SOUTH KOREA)

Rangkap posisi masih menjadi pro dan kontra dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Indonesia telah mengatur rangkap jabatan dan membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengantisipasi terjadinya rangkap jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik rangkap jabatan dan mekanisme penegakan hukumnya serta dibandingkan dengan praktik di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan dan praktik korupsi, Indonesia dan Korea Selatan telah mengatur larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Namun, beberapa praktik rangkap jabatan masih ada di Indonesia. Di kedua negara, jabatan ganda oleh pejabat publik dilarang dan tunduk pada peraturan, yang berfungsi sebagai metode utama penegakan hukum. Kemudian, sebuah badan terpisah didirikan untuk mengawasi dan memantau praktik berbagai posisi. Jika ditemukan tanda-tanda korupsi, akan diberikan sanksi berupa denda dan kurungan, serta sanksi administratif seperti pemberhentian dari jabatan. Dibandingkan dengan penegakan hukum di Korea Selatan yang lebih ketat, Indonesia masih perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya dan upaya pencegahan rangkap jabatan.