PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL

Pertambangan tanpa izin atau ilegal marak terjadi di Indonesia, terutama penambangan pada pasir. Di wilayah Yogyakarta, terutama di daerah Kabupaten Bantul masih terdapat aktivitas pertambangan pasir tanpa izin. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan alam di wilayah penambangan pasir tersebut. Salah satu pihak intansi yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bantul yaitu Kepolisian Resor Bantul, pihak dari kepolisian dapat berupaya untuk mencegah dan menindak terhadap pertambangan pasir tanpa izin yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul terutama disepanjang sungai Progo. Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, kemudian hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum dari Kepolisian Resor Bantul ada dua sarana yaitu upaya secara preventif (pencegahan) dan represif (pendindakan). Apabila terbukti para pelaku melanggar hukum, mulai dari melakukan pertambangan tanpa izin dan merusak lingkungn sekitar,  maka pihak dari Kepolisian akan bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menindaklanjuti perkara pelanggaran hukum tersebut. Para pelaku pertambangan pasir tanpa izin dapat dijerat hukuman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.