PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA YANG DILINDUNGIDI WILAYAH KOTA JAYAPURA

Penyelundupan satwa dilindungi adalah suatu tindak pidana yang dapat merugikan keadaan ekonomi dan keseimbangan ekosistem alam negara Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman hayati nya. Kota Jayapura yang terletak di Pulau Papua adalah wilayah yang sering ditemukan terjadi tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi. Pada tahun 2018 dan 2021 secara berturut-turut ditemukan penyelundupan ratusan burung endemik asli Papua di Bandar Udara Sentani dan Pelabuhan Laut Jayapur. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadi nya tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi dan penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura oleh penegak hukum dan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, berbasis data lapangan dari narasumber instansi terkait, responde masyarakat, serta data ilmiah dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyelundupan satwa dilindungi adalah faktor ekonomi, hobi, dan ketidaktahuan masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di wilayah Kota Jayapura dilakukan secara aktif oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Maluku-Papua Seksi Wilayah III Kota Jayapura atau Balai Gakkum Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, dan Kejaksaan Negeri Jayapura. Upaya penegakan hukum dilakukan secara preemtif, preventif, hingga represif