LOCAL GOVERNMENT EFFORTS IN CONTROLLING THE CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO REALIZE FOOD SECURITY IN BANTUL REGENCY

Kegiatan alih fungsi lahan banyak terjadi di lahan pertanian. Semakin tingginya aktivitas pembangunan perumahan dan industri yang terus terjadi membutuhkan dukungan lahan menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Pesatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu daerah di Yogyakarta yang mengalami permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah Kabupaten Bantul. Pemerintah Provinsi DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya, faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan kontrak faktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Faktor pendukung dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul yaitu upaya pemerintah dalam membuat peraturan daerah, melakukan inventarisasi dan mengetahui lahan sawah produktif di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul, membuat Tata Merencanakan Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan minat dan perlindungan pertanian bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: Belum adanya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari (LP2B) di Kabupaten Bantul, review RTRW dan RDTR belum telah selesai, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul.