DAMPAK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TERHDAP OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

Kabupaten Bandung Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berhasil dimekarkan pada tahun 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara luas dan sesuai perundang-undangan. Pelayanan Publik yang efektif akan berimplikasi pada kesejahteraan, Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang memiliki otonominya sendiri masih belum maksimal dikarenakan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran, hal ini membuktikan pemerintah daerah belum menjalankan pelayanan publik dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan Teknik pengambilan data melalui wawancara ke berbagai instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Barat masih belum maksimal dikarenakan adanya penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kabupaten Induk (Kabupaten Bandung) hal ini tentu memiliki korelasi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karna dilihat dari tiga indikator penting yaitu, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Perlu adanya pengawasan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar terciptanya tujuan dari pemekaran itu sendiri dan itu akan menjadi harapan masyarakat secara luas.