LEGAL IMPLICATIONS FOR THE MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES WHO COMMIT UNCONSTITUTIONAL ACTIONS (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA VS SOUTH KOREA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengaturan dan implikasi hukum atas tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh anggota parlemen di Indonesia dan Korea Selatan serta mekanisme penegakan hukum atas tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh anggota parlemen di kedua negara. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peraturan yang mengatur kode etik di Indonesia diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, sedangkan di Korea Selatan peraturan mengenai kode etik diatur dalam Peraturan DPR. UU Etika Pelayanan Publik dan UU Majelis Nasional. Kedua, mekanisme penegakan kode etik DPR dibantu oleh MKD. Sedangkan NA dibantu oleh Panitia Khusus Etik dan Panitia Pertimbangan Investigasi Etik. Dari perbandingan tersebut terlihat jelas bahwa di Indonesia lembaga penegak etika bersifat internal. Sedangkan di Korea Selatan walaupun menggunakan lembaga internal, namun tetap melibatkan unsur eksternal untuk menjaga netralitas dan independensi lembaga tersebut.