PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA : KAJIAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN BEBERAPA NEGARA

Penerapan Presidential Threshold mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu melalui partai politik. Hal ini diakibatkan karena adanya pembatasan hak masyarakat untuk dapat mencalonkan diri oleh Undang-Undang Pemilu melalui ketentuan PT ini. Penelitian ini mengkaji implementasi dari sistem PT di Indonesia dan beberapa negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai bahan data pada penelitian ini. Penerapan PT di Indonesia diartikan sebagai jumlah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Ketentuan penerapan PT di beberapa negara lain memiliki ketentuan yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, secara garis besar penerapan ketentuan PT yang secara umum diberlakukan oleh banyak negara demokrasi bentuk implementasinya adalah sebagai ambang batas keterpilihan Presiden dan Wakil presiden. Konsep ideal penerapan  PT di Indonesa sebaiknya dengan menjadikan PT sebagai jumlah ambang batas keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.  Problematika yang ditimbulkan dari penerapan PT ini bersumber dari ketidakseriusannya pejabat eksekutif dan legislatif yang menunjukkan tidak adanya komitmen atau Political Will yang serius untuk menyelesaiakan masalah ini dengan merevisi ketentuan soal PT.