THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL INFORMED CONSENT IN SLEMAN REGENCY (CASE STUDY OF QUEEN LATIFAH HOSPITAL AND ANANDA MATERNITY CLINIC)

Yogyakarta memiliki angka morbiditas yang tinggi dengan kemungkinan penggunaan layanan medis yang sama tingginya. Dalam transaksi terapeutik timbul kewajiban antara pasien, tenaga kesehatan dan institusi kesehatan. Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab hukum yang terletak pada informed consent. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam pelaksanaan kewajiban rumah sakit untuk memenuhi hak pasien yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kewenangan dan kompetensinya sesuai dengan etika profesi, serta standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit. oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk memahami analisis hukum informed consent dalam pelayanan kesehatan serta untuk mengevaluasi dan meningkatkan penerapan informed consent medis di Kabupaten Sleman, khususnya di RS Queen Latifah dan Klinik Bersalin Ananda. Penelitian normatif-empiris ini menunjukkan bahwa informed consent harus diimplikasikan. Diatur secara tegas bahwa pemberian persetujuan atas tindakan medis tidak menghilangkan tanggung jawab hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.