PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA SERANG

Kasus persetubuhan terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia khususnya Kota Serang. Ancaman yang diberikan pemerintah nyatanya tidak memberikan ketakutan pada pelaku tindak pidana. Diketahui terdapat 2 (dua) kasus putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban yang terjadi di Kota Serang. Dari hal tersebut penulis temui dua pokok pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dan perlindungan hukum terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Narasumber penelitian ini adalah Pejabat Unit PPA Kepolisian Resor, Pejabat Kejaksaan, dan Pejabat Pengadilan Negeri Serang, Banten. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, kemudian akan dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya persetubuhan berawal dari adanya hubungan personal yang intim antara pelaku dan korban, diikuti dengan ancaman pelaku terhadap korban dan korban tidak melakukan perlawanan sejak awal. Perlindungan hukum Serang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Perlindungan hukum yang diberikan telah berjalan dengan baik dengan penjatuhan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi si pelaku berdasarkan UU No. 35 tahun 2014. Perlindungan juga dibantu dengan peran pendampingan LPA ketika proses hukum hingga pendampingan medis dan psikologis sampai anak sembuh dari segi fisik maupun mental.