ZAMZA RIO IRAWAN (2023) KEWENANGAN PTUN TERHADAP PENGUJIAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/G/TF/2022/PTUN.YK. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (413kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (92kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (73kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (179kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (297kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (103kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (356kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (42kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (97kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (37kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (643kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Diskresi adalah keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Pembahasan tentang diskresi diatur pada pasal 22 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pembuatan, penggunaan dan akibat hukum dari diskresi serta untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji diskresi. Penelitian hukum normatif, digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan penelitian diolah dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Pada penelitian Kewenangan PTUN terhadap pengujian diskresi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Putusan Nomor: 8/G/TF/2022/PTUN.YK). Hasil penelitian ini menyebukan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menolak gugatan penggugat (masyarakat) untuk seluruhnya dan menilai bahwa tergugat (pemerintah) secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dosen Pembimbing: Bagus Sarnawa, Dr., SH., M.Hum. and Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. | NIDN0021086802, NIDN0528127201
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Making and Using Discretion, Government Officials, Administrative Court Authority
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 04 Oct 2023 03:01
Last Modified: 04 Oct 2023 03:01
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42108

Actions (login required)

View Item View Item