KEWENANGAN PTUN TERHADAP PENGUJIAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/G/TF/2022/PTUN.YK

Diskresi adalah keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Pembahasan tentang diskresi diatur pada pasal 22 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pembuatan, penggunaan dan akibat hukum dari diskresi serta untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji diskresi. Penelitian hukum normatif, digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan penelitian diolah dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Pada penelitian Kewenangan PTUN terhadap pengujian diskresi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Putusan Nomor: 8/G/TF/2022/PTUN.YK). Hasil penelitian ini menyebukan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menolak gugatan penggugat (masyarakat) untuk seluruhnya dan menilai bahwa tergugat (pemerintah) secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.